Akhir-akhir ini selain KTT ASEAN yang baru aja nandatanganin ASEAN Charter, ada lagi satu perundingan pertemuan atau per-apaan lah yang lagi hot bwt peminat HI (gw peminat bukan y? hmm), Perundingan Israel - Palestina yang seperti biasa "dibikinin" ama AS. Dan tempatnya kali ini bukan di Camp David lagi, tapi di Annapolis, Maryland. Perundingan ini katanya banyak masalah sih di tahap2 pre-negosiasi dan penetapan agenda ini itu. Tapi yang mau gw angkat di sini bukan itu, gw mau tekankan perundingan macem apa pun… berapa kali pun.. rasanya kurang berguna kalo Palestinanya sendiri belum bersatu. Kalo diapa-apain ama Israel memang wajar banget ngelawan, ngebales… Tapi inget ga pelajaran sejarah dari SD dulu, kenapa kita bisa dijajah ratusan tahun? dua sebab selalu mengemuka, bodoh dan ga bersatu. Gw percaya perjuangan untuk memerdekakan Palestina harus berkonsentrasi pada upaya mempersatukan masyarakat sana, bukan melulu masalah "LAWAN-LAWAN!!", "YAHUDI LAKNAT", "LENYAPKAN ISRAEL", "AMERIKA ANTEK YAHUDI"… dan macem2 itu yang ngabisin energi tanpa hasil yang konkret.
Gw pernah disuruh buat UTS yang meminta ngasih usul gimana membangun persatuan Palestina, dan ini yang akan gw tulis (copy-paste tepatnya!hehe).. tapi perlu diingat, usulan agak optimis ini dibuat tahun kemaren pas persatuan ini masih hangat2nya, belum pecah belah seperti sekarang.
Yah, apa pun… ditanggapi lah…
"Persatuan Palestina menjadi isu yang sentral dalam usaha mereka mencapai kemerdekaan dari Zionis Israel. Sebelumnya, ketika Yasser Arafat masih hidup, ia menjadi simbol bagi perjuangan bangsa Palestina yang bersatu. Keberadaan Arafat, dan organisasi-organisasi dimana ia menjadi pelopornya (Fattah, Palestine Liberation Organization (PLO)) membuat perjuangan bangsa Palestina seakan berada di bawah satu komando. Para pemimpin negara lain, termasuk pemimpin Israel akan berpaling kepadanya jika ingin berunding mengenai masalah Israel-Palestina. Bahkan sejak munculnya Hamas, keberadaan Arafat tetap tidak diganggu. Dua pemimpin awal Hamas, Syekh Ahmad Yassin dan Rantisi tidak mengganggu Arafat, keberadaan PLO dan Fattah secara politis.
Walaupun, sejak berdirinya Hamas, Arafat terperangkap dalam dilema baru. Hamas bergerak lewat jalur-jalur yang radikal dalam perjuangan secara fisiknya Kekerasan dan teror yang dilakukan mereka, berada di luar kontrol Arafat. Ia pun mendapatkan tekanan untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan Hamas setiap kali ia masuk perundingan perdamaian. Tetapi sulit bagi Arafat melakukan itu, karena Hamas lewat jaringan internasionalnya, Ichwanul Muslimin, mampu memberikan pelayanan kepada rakyat palestina. Pelayanan itu terutama di bidang kesehatan, dengan membuka klinik-klinik, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Otoritas Palestina (OP).
Masalah kemudian semakin pelik ketika Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel. Orang Palestina mengenal Sharon sebagai pemimpin militer yang kurang manusiawi dalam peperangan, dan perlakuannya terhadap orang Palestina. Di masa kekuasaannya pemukiman Yahudi terus diperluas, dan militer Israel semakin sering berada di Gaza dan Tepi Barat, melakukan berbagai tindak kekerasan kepada orang Palestina. Sebagaimana pola umum antara Israel-Palestina, tindakan keras yang diambil oleh satu pihak akan mendapat respon yang tidak kalah kerasnya dari pihak lain. Dan pihak yang dapat membalas kerasnya tindakan Israel adalah Hamas.
Popularitas Hamas di mata rakyat Palestina pun semakin meningkat, mereka mempersepsikan organisasi ini sebagai simbol perlawanan yang lebih berani, karena Fattah dan OP melunak sikapnya terhadap Israel. Momentum bagi Hamas kemudian datang ketika Yasser Arafat meninggal, dan tahun ini diadakan pemilu di Palestina. Hamas memenangi Pemilu, dan pos Perdana Menteri (PM) kini mereka duduki.
Di sini wacana persatuan Palestina mulai timbul. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya ketika Rais (Presiden) OP dijabat oleh Mahmoud Abbas sebagai penerus Arafat dari PLO dan Fattah. Sementara PM dijabat oleh Ismail Haniya dari Hamas. Presiden Palestina lebih banyak melakukan fungsi keluar sebagai kepala negara yang berunding dengan pihak-pihak asing menyangkut masalah perdamaian. Hasil dari perundingan itu di dalam negeri harusnya diimplementasikan oleh PM.
Abbas dan Fattah mempunyai pendekatan yang lebih akomodatif, dan damai dalam berdialog dengan Israel. Di dalam negeri yang berkuasa adalah Hamas yang walaupun juga menghendaki perdamaian, sikapnya lebih radikal dan keras terhadap Israel. Dengan perbedaan demikian, tentu akan ada gap dan berbagai ketidaksetujuan ketika apa hasil perundingan di luar negeri, harus diimplementasikan di dalam negeri. Sisi positifnya, baik pemimpin Fattah, PLO, maupun Hamas menjadi bahwa sepakat mereka perlu merumuskan suatu persatuan Palestina demi mencapai kemerdekaannya.
Bagi saya persatuan Palestina dapat memakai cara nation-building dan pemerintahan dengan konsep Consociationalism (diperkenalkan antara lain oleh Arend Lijphart dalam Democracy in Plural Societies : A Comparative Explanation dan G. Bingham Powell Jr. dalam Contemporary Democracies : Participation, Stability, and Violence). Konsep ini digunakan untuk mengintegrasi populasi yang memiliki berbagai perbedaan, dan melakukan pemerintahan dalam politik yang begitu tersegmentasi (baik secara etnis, agama, ras, bahasa, atau ideologi politik). Konsep politik mengutamakan mayoritas model Anglo-Saxon dimana kelompok mayoritas akan mengambil semuanya tentu akan menjadi kontra-produktif bagi bangsa yang tersegmentasi.
Kunci dari konsep ini adalah antimajoritarian, yang sangat berbeda dengan konsep organisasi politik ala Anglo-Saxon. Konsep ini akan mengakui hak-hak kolektif dari setiap kelompok minoritas maupun mayoritas. Hak-hak ini menyangkut hubungan antar-kelompok maupun hubungan kelompol dengan masing-masing anggotanya.
Mengadopsi konsep Consociationalism ini akan menyebabkan beban ekstra di kelompok mayoritas. Mayoritas tidak boleh memaksakan untuk mengatur semuanya, dan menjalankan negara sebagaimana yang dia inginkan. Karena usaha yang demikian akan menghadapi tantangan dari minoritas. Keinginan dan kepentingan dari mayoritas harus dapat dikompromikan dengan milik minoritas, begitu juga sebaliknya. Semua ini dilakukan demi kepentingan bersatunya bangsa. Dalam konteks Palestina, Hamas harus mampu mengakomodir keinginan kelompok-kelompok lain, karena mereka walaupun menang pemilu, bukanlah mayoritas tunggal di Palestina. Dan mereka juga sebaiknya sadar bahwa harapan dan kepercayaan terbesar rakyat Palestina untuk menciptakan Palestina yang merdeka dan bersatu ada di tangan mereka. Kearifan para pemimpin Hamas sebelumnya ketika dulu tidak mengusik kepemimpinan Arafat sebaiknya diteruskan oleh Haniya dan Khaled Meshal, sekali lagi demi kepentingan bersatunya Palestina.
Sistem consociational mencoba menarik semua kelompok untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan lewat representasi di tingkat elit. Dari sisi ini, sistem Palestina sekarang memiliki keuntungan dengan Presiden dan PM berasal dari kelompok yang berbeda. Yang kemudian perlu dibangun adalah bagaimana Presiden Abbas dapat berkonsultasi dulu dengan kelompok Hamas sebelum melakukan berbagai perundingan dengan pihak luar, sebaliknya Haniya juga perlu memperhatikan suara dari kelompok selain hamas, karena bangsa Palestina yang dipimpinnya bukan hanya orang-orang Hamas saja. Para birokrat dan politisi ini harus mengembangkan cara kerja yang menjamin kebijakan-kebijakan telah dibuat dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak.
Ada beberapa kondisi yang dapat membantu berjalannya cara consociationalism ini dengan baik, dan bangsa Palestina sudah memiliki sebagian besarnya. Pertama adalah ketaatan dan kepercayaan kelompok-kelompok yang ada pada pemimpinnya. Hal ini sudah dimiliki Palestina, dengan tradisi Arab dan ajaran Islam yang memang mengajarkan demikian. Kesulitan mungkin terjadi ketika sayap poltik Fattah tidak memiliki kontrol terhadap sayap militernya (Brigade Al-Aqsa), begitu juga Hamas dengan Brigade Izz-al-din. Solusi bagi masalah ini dapat dimulai dengan memperbaiki hubungan antara para pemimpin politik dengan pemimpin sayap militer, jika sudah terjalin maka para anggotanya tinggal mengikuti saja. Hubungan yang baik ini akan dapat memperkuat posisi palestina dalam negosiasi perdamaian. Para pemimpin politik tidak lagi menjadi sasaran tekanan pihak asing ketika proses perdamaian diganggu oleh kekerasan dan teror yang tetap dilakukan oleh sayap-sayap militer, karena sebelum negosiasi perdamaian sayap militer dan politik telah memiliki sikap yang sama.
Kondisi lainnya adalah tidak terlalu jauhnya perbedaan antara jumlah mayoritas-minoritas dan kecilnya jumlah populasi. Keduanya dimiliki Palestina. Dengan jumlah populasi yang kecil, para elit dari tiap kelompok sebenarnya memiliki peluang untuk berbagi kesamaan nilai karena mereka dilahirkan dan berbagi pengalaman masa lalu yang kurang lebih sama. Kondisi terakhir adalah adanya tradisi politik yang akomodatif, hal ini sudah sedikit dimulai Arafat dalam masa pemerintahannya, ketika ia menolak tekanan internasional untuk menghentikan Hamas. Dan kini sebaiknya para elit Palestina meneruskan tradisi ini dengan lebih konkret. Toh, mereka memiliki kesamaan cita-cita yaitu Palestina yang bersatu dan merdeka."
